Menperin: Target pertumbuhan industri tahun ini hanya 5%

May 13, 2008

JAKARTA: Menteri Perindustrian Fahmi Idris akhirnya memastikan untuk mengoreksi kembali target pertumbuhan industri menjadi hanya 5% – 5,5% dari target sebelumnya sebesar 6%.
Koreksi target pertumbuhan kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada April Departemen Perindustrian memangkas dari 7,4% menjadi 6%.

“Dengan harga yang terbentuk, secara nasional pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tertentu terkena dampak gejolak harga minyak, pangan, dan moneter. Semua subsektor otomatis juga menetapkan angka-angka pertumbuhan [yang direvisi],” katanya kepada pers, kemarin.

Menurut Fahmi, berbagai masalah seperti semakin dampak resesi ekonomi global terhadap perekonomian nasional serta tekanan harga minyak dunia yang telah menembus US$126 per barel telah mendongkrak biaya produksi di sektor manufaktur.

Tekanan hebat dari lingkup eksternal itu kian mengimpit sehingga menyebabkan kinerja produksi berpotensi terus menurun yang pada akhirnya memicu sebagian perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran dengan pemangkasan jam kerja dan karyawan.

Apalagi, kondisi itu diperparah dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang terus berlangsung menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi hingga 30% yang kembali memicu gejolak inflasi dan ancaman kenaikan suku bunga BI Rate menjadi dua digit.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Depperin Dedy Mulyadi mengatakan pihaknya tengah mengkaji strategi dan arah pengembangan industri untuk disesuaikan dengan revisi target pertumbuhan industri pada 2008.

Dalam kalkulasi sementara, katanya, sejumlah sektor manufaktur akan menghadapi dampak paling serius atas kenaikan harga BBM bersubsidi dalam 3 bulan mendatang, seperti sektor makanan dan minuman, tekstil, sepatu, kimia (plastik). “Jika sektor consumer goods menurun, industri permesinan pasti juga akan terkena dampak lanjutannya,” katanya.

Industri dasar

Selain itu, tekanan juga akan dirasakan pada sejumlah sektor industri manufaktur dasar (basic manufacture) seperti semen dan produk hilir baja a.l. seng, pipa, kawat dan paku, hingga kelompok baja lembaran (cold rolled coils). Konsumsi semen pada 2008 diprediksi merosot 5%-7%, akibat pelemahan daya beli.

Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono menjelaskan saat harga BBM naik, masyarakat akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan komoditas primer. “Makanya dari awal kami tidak menargetkan pertumbuhan yang tinggi karena tekanan ekonomi yang begitu berat,” papar Urip.

Kebijakan Bank Indonesia mengerek tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 8,25% juga akan mengganggu penjualan semen nasional. Naiknya suku bunga berpotensi mendorong orang untuk manarik investasinya dari properti ke deposito. Selama ini properti merupakan salah satu motor penggerak konsumsi semen.

Tekanan atas melambungnya harga energi, lanjutnya, akan mulai terasa saat memasuki kuartal II hingga akhir tahun. (Hery Lazuardi)

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

Advertisements

UKM masih sulit terima konsep HaKI

May 13, 2008

JAKARTA: Kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) masih sulit menerima konsep hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yang mengutamakan hak individu.
“Budaya kita masih budaya komunal. Mereka [kelompok UKM terutama di daerah] masih berpikiran bahwa HaKI adalah milik bersama. Ini bertentangan dengan konsep HaKI yaitu private right,” kata Ansori Sinungan, Direktur Kerjasama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM.

Dia menyatakan tidak mudah mengubah budaya seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan. “Ada pengusaha UKM yang sudah sukses dan memiliki merek sendiri, tetapi mereka tetap tidak mau mendaftarkan merek dagangnya.” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Ditjen HKI, katanya, sudah menganjurkan kepada pengusaha UKM supaya mendaftarkan merek dagangnya, tetapi mereka tetap tidak mau.

“Jawaban mereka adalah kita sama-sama cari makan, biarlah mereka menggunakan merek yang sama,” kata Ansori, mengutip jawaban seorang pengusaha UKM.

Potensi HaKI Indonesia, ujarnya, ada di UKM. “Indonesia punya banyak UKM yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka baru mulai sadar apa bila sudah timbul sengketa memperebutkan sebuah merek dagang atau desain industri.”

Dia mengakui bahwa sosialisasi kepada masyarakat soal HaKI masih kurang. “Ini tanggung jawab kita semua, tidak saja Ditjen HKI, tapi juga instansi terkait.”

Ditjen HKI, katanya, lebih bersifat administrasi dengan menerima pendaftaran. “Peranan Departemen Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi justru sangat penting dalam mendorong UKM melek HaKI.”

Ansori tidak setuju adanya anggapan biaya pendaftaran HaKI merupakan salah satu faktor yang memberatkan UKM untuk mendaftakan merek dagang atau desain industrinya.

“Pemerintah sudah memberikan diskon hingga 50% untuk biaya pendaftaran merek, toh mereka [UKM] tetap saja tak mau mendaftar HaKI-nya. Biaya pendaftaran merek cuma Rp450.000, kalau didiskon 50% kan tinggal Rp225.000,” tambahnya.

Oleh Suwantin Oemar
Bisnis Indonesia


Pusat belanja bersiap naikkan service charge

May 13, 2008

JAKARTA: Sejumlah pusat perbelanjaan bersiap-siap menaikkan service charge (biaya pelayanan) 10% – 15%, menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
PT Lippo Karawaci Tbk akan menaikkan biaya pelayanan seluruh pusat belanjaan 10%-15%, apabila pemerintah menaikkan harga BBM 30%. Adapun Senayan City 5%-10%.

Direktur Lippo Andreas Kartawinata mengatakan kenaikan biaya layanan ini ditetapkan setelah terjadi kesepakatan dengan penyewa mal. Dalam perjanjian sewa ruang, manajemen Lippo selalu mencantumkan klausul kenaikan service charge apabila terjadi kenaikan harga BBM.

“Setiap ada kenaikan BBM atau utilitas lain, memang service charge dinaikkan. Tapi kami tidak bisa menaikkan service charge signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengatakan Lippo mematok 10%-15% kenaikan service charge dengan beberapa pertimbangan, a.l. biaya ini mengambil porsi hingga 60% dari biaya operasional pusat perbelanjaan.

Apabila service charge dinaikkan cukup tinggi dikhawatirkan penyewa akan menaikkan harga produknya, hal itu akan berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang datang.

Grup Lippo mengelola 26 pusat perbelanjaan di sejumlah kota di Indonesia. Di Jabodetabek, grup ini mengelola Cibubur Junction, Gajah Mada Plaza, dan Pluit Village.

Adapun pusat belanja di luar Jabodetabek, antara lain Malang Town Square, Bandung Indah Plaza, dan Sun Plaza Medan.

Menurut Andreas, service charge yang dikenakan di pusat perbelanjaannya Rp70.000-Rp100.000 per m2.

“Saya perkirakan penyewa mal kami keberatan atas kenaikan service charge itu, tapi kami beri pengertian kepada mereka.”

Dia menambahkan biaya sewa mal Grup Lippo Rp150.000-Rp700.000 per m2. Semakin besar ruang yang disewa biasanya harga sewa per meter lebih murah.

Lippo berkomitmen kenaikan biaya sewa sesuai dengan kontrak, tidak terpengaruh harga BBM.

Produktivitas tinggi

Chief Executive Officer Senayan City Handaka Santosa menyatakan rencana menaikkan service charge 5%-10% jika harga BBM naik 30%.

Dia optimistis kenaikan service charge tidak akan memengaruhi peritel penyewa lahan belanja di mal papan.

Hal ini, katanya, karena produktivitas atau omzet per m2 lahan belanja di mal yang membidik kalangan atas lebih tinggi daripada ritel yang menjual barang untuk kelas bawah.

Ketika ditanyakan besaran service charge yang dikenakan Senayan City, Handaka menolak menjawabnya. “Service charge kami kenakan dalam rupiah, harga sewa lahan belanja kami Rp300.000-Rp900.000 per m2.”

Tutum Rahanta, Business Development Pojok Busana, mengungkapkan jika sampai ada kenaikan biaya service charge sebesar 5%-15% memberatkan peritel.

“Kami harus bertemu pemilik gedung jika sampai ada kenaikan service charge hingga 15%. Hal ini karena penetapan service charge merupakan hasil perundingan,” kata Tutum, yang juga Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Tutum menjelaskan service charge sebulan yang dikenakan pengelola mal berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per m2. Peritel kelas menengah biasanya menyewa lahan belanja di atas 500 per m2. (08/Linda T. Silitonga) (redaksi@bisnis.co.id)